Akademi Komunitas

Oleh : Atep Afia Hidayat - Rencananya hari  Minggu, 9 September 2012 di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, akan dipasang tiang pancang pembangunan Akademi Komunitas (AK) yang pertama di Indonesia. Rencanya AK menyiapkan lulusan vokasi untuk jenjang Diploma Satu (D1) dan Diploma Dua (D2). AK lebih mengedapankan pendidikan vokasi dengan keahlian tertentu.  AK Kabupaten Pacitan rencanya membuka Program Studi Otomotif, Pertanian, Teknologi Informasi dan Perhotelan, dibangun dengan anggaran Rp. 50 miliar, dengan dosen minimal berpendidikan S2.

Secara keseluruhan untuk tahap awal Pemerintah akan mendirikan 20 AK percontohan serentak sepanjang tahun 2012. Selain di Pacitan AK tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Tanah Datar (Sumbar), Kabupaten Rejang Lebong (Bengkulu),  Kabupaten Muko-muko Bengkulu), Kota Prabumulih (Sumsel), Kabupaten Lampung Tengah (Lampung), Kabupaten Ponorogo (Jatim), Kota Blitar (Jatim), Kabupaten Temanggung (Jatim), Kabupaten Sumenep (Jatim), Kabupaten Situbondo (Jatim), Kabupaten Sidoarjo (Jatim), Kabupaten Nganjuk (Jatim), Kabupaten Bojonegoro (Jatim), Kabupaten Tuban (Jatim),  Kabupaten Sumbawa (NTB), Kota Mataram (NTB), Kabupaten Kolaka (Sultra), dan  Kabupaten Kerom (Papua).

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh (dalam Kompas, 27 Agustus 2012), ke depan tiap kabupaten dan kota secara bertahap akan memiliki AK, baik yang didirikan pemerintah maupun swasta. Menurut Mohammad Nuh, penguatan pendidikan tinggi vokasi lewat akademi komunitas dan politeknik akan meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Luar biasa AK nanti akan hadir di 399 kabupaten dan 98 kota di Indonesia. Kalau setiap AK membutuhkan anggaran Rp 50 miliar, maka untuk seluruh AK diperlukan Rp. 24,85 triliun. Tentu saja pengembangannya secara bertahap dengan melibatkan swasta.

Menurut situs  www.dikti.go.id,  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyiapkan cetak biru pendirian AK. Dalam cetak biru tersebut akan disusun skenario implementasi AK, mulai dari rencana waktu pembangunan, rencana lokasi, hingga rencana dosen dan instruktur yang akan bertugas di AK. Rencana tersebut dituangkan dalam RKP 2013, dan akan keluar pada September-Oktober mendatang. Dalam hal ini cetak biru AK yang akan disiapkan tidak hanya melingkupi sekolah, tapi juga skenario mahasiswa yg ditampung, berapa lulusannya, dan dosennya seperti apa.

Keberadaan AK di setiap kabupaten dan kota tentu saja akan meningkatkan kualitas tenaga kerja domestic, dan diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam daerah. Namun persoalan akan muncul, antara lain keberadaan AK akan memperkecil “pangsa pasar” perguruan tinggi di daerah. Apalagi dengan adanya “iming-iming” lulusan AK bisa menjadi pegawai negeri sipil golongan IIB. Dalam hal pengembangan AK, Depdikbud sebenarnya bisa berkoordinasi dengan setiap perguruan tinggi di daerah. (Atep Afia).