Buat Apa Koalisi Parpol ?

Oleh : Atep Afia Hidayat - Isu koalisi Parpol yang belakangan makin mecuat, menjadi indikator bahwa memang pemimpin bangsa itu amat langka. Pernyataan-pernyataan tokoh Parpol makin mengisyaratkan bahwa mereka lebih cenderung hanya memikirkan kelompoknya. Kondisi bangsa dan Negara yang terpuruk sangat membutuhkan pemimpin bangsa atau negarawan yang handal, bukan Parpol-wan yang hanya sekedar memperjuangkan kedudukan diri dan teman-temannya.

Sebenarnya Parpol adalah komponen politik untuk memajukan bangsa dan Negara. Idealnya antar Parpol membentuk sinergi yang makin memperkokoh beragam aspek berbangsa dan bernegara. Keterpurukan kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum nasional saat ini tidak terlepas dari ketiadaan pemimpin bangsa. Kenapa pemimpin bangsa, ya negeri yang bhineka ini butuh perekat, sehingga menjadi kesatuan yang utuh, seperti tak terpisahkan. Negeri besar dan makmur ini akan terkoyak manakala terjadi ketiadaan pemimpin bangsa.

Pemimpin bangsa mampu menjadi simbol pemersatu bangsa; Pemimpin bangsa piawai dalam mengayomi segenap rakyat, tak ada yang dimarjinalkan; Pemimpin bangsa mampu mengupayakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Pemimpin bangsa ada dihati 237 juta rakyat, hadir di 17 ribu pulau, berpengaruh kuat di 33 propinsi, 98 kota dan 399 kabupaten di seluruh Indonesia.

Ya, pemimpin bangsa adalah kepala Negara,  kepala pemerintah atau negarawan bagi seluruh wilayah Negara dan segenap rakyat. Selain itu, pemimpin bangsar memiliki pengaruh kuat di dunia internasional, minimal di kawasan regional Asia Tenggara. Pemimpin bangsa Indonesia harus memiliki kredibilitas global, karena bangsa Indonesia bangsa keempat terbesar di dunia. Akibat kelangkaan pemimpin bangsa maka bangsa dan Negara Indonesia masih disejajarkan dengan kelompok Negara kecil.

Dalam sejaran kemerdekaannya, Indonesia pernah memiliki pemimpin bangsa yang begitu menonjol, yaitu Soekarno dan Soeharto, terlepas dari kontradiksi yang menyertainya. Setelah itu tidak banyak pemimpin bangsa yang pengaruhnya begitu kuat terhadap dinamika bangsa dan Negara. Setelah era Soekarno dan Soeharto yang taraf ke-negarawan-an-nya begitu kuat, muncul pemimpin-pemimpin yang belum begitu fokus pada negara dan rakyat secara holistik dan komprehensif.

Pemimpin-pemimpin pasca Soekarno dan Soeharto masih enggan “melepas” posisi di kelompoknya. Dengan kata lain, belum bisa menjelma menjadi pengayom bangsa, karena masih terlalu lengket dengan atribut kelompok atau komponen bangsanya. Ya, bagaimanapun bangsa ini meliputi banyak komponen, ada komponen budaya, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Nah, manakala seseorang dari komponen bangsa tertentu terpilih menjadi pemimpin bangsa, harus dengan sukarela “melepas” atribut kekomponenannya.

Dalam hal ini “melepas” bukan berarti “menanggalkan”, tetapi “melarut” dengan komponen bangsa lainnya. Bahkan, tercatat pernah ada pemimpin bangsa yang merangkap sebagai ketua Parpol. Selayaknya, setelah seseorang dinyatakan sebagai pemimpin bangsa melalui Pemilu, lepaskanlah atribut hijau, biru, kuning atau merahnya, yang perlu diusung ialah atribut merah-putih.

Pemimpin bangsa atau calon pemimpin bangsa harus belajar dari suporter sepak bola, ketika yang diusung adalah tim nasional, maka dengan sendirinya mereka melepas atribut jakmania, bonek, bobotoh, aremania, dan sebagainya. Demi bangsa dan negara Indonesia, kisruh koalisi Parpol tidak perlu berlarut-larut, sehingga mereduksi energi bangsa. Lepaskanlah kepentingan Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, dan sebagainya, sepakatilah bahwa kepentingan Indonesia harus diutamakan. (Atep Afia).