Demo dan Kepentingan Rakyat

Oleh : Atep Afia Hidayat - Pasca era reformasi tahun 1998 aksi demontrasi (demo)  sering mewarnai pemandangan di berbagai kota Indonesia, tidak saja di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan  dan Makasar, di kota-kota kecil pun demo terjadi. Motornya ialah mahasiswa aktivis kampus, kalangan LSM dan buruh. Topiknya beragam dan belakangan yang paling sering ialah  mengkritisi kinerja pemerintahan SBY-Budiono. 

Demo erat kaitannya dengan upaya menyampaikan aspirasi. Pendemo mengatasnamakan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sebenarnya pihak yang didemo juga, yaitu pemerintah yang berkuasa, adalah menjalankan pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat melalui proses demokrasi. Melalui Pemilu rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusrawaratan Rakyat, sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai Kepala Negara. Jadi sebenarnya, baik pendemo maupun yang didemo membawa misi yang serupa dan sama, yaitu memperjuangkan aspirasi dan kepentingaan rakyat.

Pemerintahan SBY mendapat mandat dari rakyat sampai 2014 untuk bekerja, berupaya dan mewujudkan berbagai aspirasi dan kepentingan rakyat. Tentu tidak semua rakyat merasa puas, ada elemen rakyat yang merasa kinerja pemerintahan SBY kurang baik, bahkan ada yang menilai gagal. Di sisi lainnya ada juga elemen rakyat yang menyatakan kinerja pemerintahan SBY berhasil.

Beragam pendapat sebenarnya sah-sah saja, karena masing-masing menggunakan parameter atau indikator yang berbeda. Namun yang perlu diperhatikan adalah fakta di lapangan, bukan angka-angka di atas kertas. Bagaimana kondisi obyektif rakyat di negara ini. Apakah kesejahteraan sudah merata, atau masih banyak ketimpangan-ketimpangan, baik menyangkut sosial, ekonomi, hukum, dan aspek kehidupan berbangsa bernegara lainya. 

Di dalam demo seringkali terjadi “kontak fisik”, terutama antara pendemo dengan aparat keamanan. Demo di Makasar, tanggal 19 Oktober 2010 kemarin misalnya, saat kunjungan Presiden SBY ke Makassar. Bentrok antara mahasiswa sebagai pendemo dengan polisi sebagai penjaga keamanan tidak bisa terhindarkan, meskipun masih relatif terkendali.

Padahal elemen mahasiswa dan polisi sebenarnya sama-sama “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Apa yang diperjuangkan polisi dan mahasiswa sebenarnya sama dan sebangun, yaitu aspirasi dan kepentingan rakyat. Demo terjadi sebagai dinamika dalam berdemokrasi. 

Namun keutuhan bangsa dan negara ini adalah hal yang utama, begitu pula aspirasi dan kepentingan rakyat, harus diperjuangkan bersama. Terjadinya demo tentu dengan sebab dan motivasi tertentu. Demo merupakan upaya mengkritisi, meluruskan, dan mengingatkan supaya pemerintah kembali pada hakikat pemerintahan itu sendiri, supaya Presiden kembali pada tugas, kewajiban, janji dan sumpahnya.

Oleh sebab itu, baik pendemo, aparat keamanan dan pemerintah, harus berada pada kedudukan dan fungsinya, sehingga pada akhirnya aspirasi dan kepentingan rakyat bisa tersalurkan. Tidak ada anarkisme pendemo, tidak ada arogansi amarat keamanan, dan tidak ada pemerintahan yang buta-tuli. Jangan ada dusta di antara elemen demokrasi. (Atep Afia)