Konglomerat dan Investasi SDM

Oleh : Atep Afia Hidayat  - Awal Desember 2010,  Forbes Indonesia mengungkapkan, bahwa 16 dari 40 konglomerat asal Indonesia berkiprah dalam bisnis batu bara dan kelapa sawit. Sumber kekayaan konglomerat lainnya berasal dari bisnis yang sudah digeluti bertahun-tahun sebelumnya, seperti farmasi, rokok, dan lain-lain. Dua konglomerat terkaya di Indonesia ternyata kakak beradik R. Budi dan Michael Hartono.

Gabungan  penghasilannya mencapai US$ 11 miliar, setara dengan Rp 100 triliun. Yang menjadi pemasukan terbesar ialah dari Bank Central Asia (BCA) merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. Keduanya juga merupakan pemilik industri rokok kretek Djarum, menggeluti  bisnis kelapa sawit, dan sebagainya.

Sementara konglomerat posisi kedua ditempati Susilo Wonowidjojo, memiliki kekayaan  US$ 8 miliar, setara dengan Rp 72 triliun. Susilo merupakan pemilik industri rokok Gudang Garam, yang nilai sahamnya meningkat sepuluh kali lipat dalam dua tahun terakhir.

Konglomerat selayaknya bersedia menyisihkan sebagian kecil keuntungannya untuk investasi sumberdaya manusia (SDM). Didorong oleh rasa tanggung jawab yang besar sebagai warga negara yang beruntung, bukan dilandasi oleh sikap terpaksa karena adanya imbauan dari pemerintah.

Kualitas SDM Indonesia harus terus-menerus ditingkatkan kearah yang lebih mapan. Apalagi memasuki era perdagangan bebas, kualitas SDM Indonesia diharapkan benar-benar bisa berkompetisi.

SDM Indonesia harus mampu menjawab berbagai tantangan, mengatasi berbagai kendala, hingga cita-cita bangsa bisa terwujud, kondisi masyarakat adil makmur pun bisa terealisasi.

Bangsa Indonesia dihadapkan pada tingkat persaingan yang semakin sengit, terutama sebagai dampak globalisasi diberbagai bidang. SDM Indonesia harus mampu mengantisipasi keadaan, tak bisa berlarut dan terlena dengan apa yang telah dicapai.

Bagaimanapun, dalam era globalisasi setiap bangsa berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan demi kemajuan. Lengah sedikit saja, sudah jelas akan tertinggal. Untuk itu investasi SDM perlu dipacu, kualitasnya terus ditingkatkan, hingga kita benar-benar menjadi bangsa yang mandiri.

Kalau saat ini bangsa kita masih menerima bantuan dari bangsa lainnya, maka pada suatu saat kondisi tersebut harus berbalik seratus delapan puluh derajat, yakni menjadi bangsa pemberi bantuan. Untuk hal-hal tertentu, sebenarnya bangsa kita pun mampu memberikan bantuan kepada bangsa lainnya.

Namun alangkah baiknya jika posisi negara kita menjadi “donor”, serta terbebas dari status “resipien”. Bagaimanapun, “tangan di atas” adalah jauh lebih baik daripada “tangan di bawah”. Bangsa pemberi bantuan lebih terhormat dari bangsa penerima bantuan.

Untuk tercapainya hal itu, setidaknya sumberdaya manusia Indonesia harus benar-benar mandiri, mampu berpijak di atas kaki sendiri, tanpa menopang pada kekuatan atau kemampuan bangsa lainnya.

Dalam pergaulan antar bangsa, diantara bangsa-bangsa memang terjadi interaksi, ada proses saling memerlukan. Namun dalam hal ini, posisi bangsa “yang diperlukan” adalah jauh lebih kuat daripada bangsa yang “memerlukan”.

Di Negara kita memang ada kelompok masyarakat yang sangat beruntung, antara lain memiliki posisi ekonomi yang sangat mapan. Usahanya tumbuh pesat, bahkan mampu menembus jaringan internasional.

Hal tersebut jelas merupakan asset nasional, setidaknya mampu mendongkrak citra bangsa ditengah-tengah pergaulan antar bangsa. Kemajuan usaha kelompok masyarakat tersebut, tak lain berkat adanya iklim yang kondusif, yang berhasil diwujudkan oleh berbagai kebijaksanaan pemerintah.

Sedangkan di sisi lainnya, masih banyak anggota masyarakat yang “tertinggal” oleh derap pembangunan, kehidupannya masih serba pas-pasan. Menurut data statistik, jumlah anggota masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan sekitar 32,02 juta jiwa (posisi Maret 2010). Untuk mengangkat kehidupannya jelas diperlukan kepedulian sosial yang tinggi, terutama kalangan masyarakat yang “beruntung”.

Mmasyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan tersebut, juga merupakan asset bangsa, bagian bangsa Indonesia yang tidak terpisahkan. Nah, melalui prinsip kemitraan sudah selayaknya ada terobosan-terobosan khusus, yakni guna mengangkat kehidupan sebagian anggota masyarakat tersebut. Setidaknya kualitas SDM kelompok masyarakat tersebut perlu ditingkatkan. Untuk itu memang diperlukan investasi dalam jangka panjang, setidaknya beberapa dekade.

Investasi SDM memang menjadi penentu bagi masa depan bangsa. Bagaimanapun, kualitas SDM akan menentukan ketahanan nasional suatu bangsa. SDM Indonesia secara kuantitas mencapai 237 juta jiwa, atau menempati peringkat keempat di dunia, yaitu setelah RRC, India dan Amerika Serikat.

Setelah Indonesia peringkat berikutnya ialah Rusia, Pakistan, Brazil dan Jepang. Jadi dari segi kuantitas SDM, bangsa Indonesia di atas bangsa Jepang. Namun ternyata, bangsa jepang mampu memonopli perekonomian dunia. Padahal dari segi sumberdaya alam (SDA) yang dimiliki pun tak seberapa jika dibandingkan dengan yang kita miliki. Bagaimanapun, dalam hal SDA bangsa Indonesia termasuk yang terkaya di dunia.

Untuk mengelola SDA yang berlimpah, tentu saja diperlukan kualitas SDM yang memadai. Inilah yang menjadi “PR” untuk pembangunan jangka panjang berikutnya, yakni bagaimana agar SDM Indonesia mampu memanfaatkan SDA secara optimal, tentu saja dengan selalu memperhatikan kelestariannya. Bisa saja pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi terwujud, namun seolah kurang bermakna jika kualitas SDA menjadi amburadul.

Pemerintah memang telah berupaya dalam meningkatkan kualitas SDM. Dalam hal ini tentu saja diperlukan dukungan dari sektor swasta, terutama swasta yang mapan atau yang dikenal dengan konglomerat. Sebagai warga negara yang “beruntung” para konglomerat berkewajiban untuk membantu warga negara lainnya yang “belum beruntung”. 

Konglomerat merupakan asset nasional, sudah selayaknya berupaya mengkader konglomerat-konglomerat muda. Tak lain agar kekuatan ekonomi nasional serta bargaining position bangsa bisa semakin meningkat.

Tak dapat dipungkiri, bahwa selama ini para konglomerat telah berkiprah dalam upaya memajukan kecerdasn bangsa. Sebagai contoh, beberapa yayasan di lingkungan konglomerat secara kontinu memberikan bea siswa kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (PTN dan PTS).

Selain itu, ada juga konglomerat yang membiayai dan membuka perguruan tinggi, tak lain agar kesempatan mengikuti jenjang pendidikan tinggi semakin luas. Jika 40 konglomarat papan atas yang ada di Indonesia “meng-ikhlas-kan” lima persen kekayaannya untuk investasi dibidang SDM, maka puluhan universitas baru bisa didirikan, ratusan sekolah menengah kejuruan (SMK) bisa dikembangkan.

Beberapa universitas yang sedang dikembangkan konglomerat misalnya Universitas Bakri (http://www.bakrie.ac.id), Universitas Ciputra (http://www.ciputra.ac.id), dan sebagainya. Sedangkan pada dua atau tiga dekade sebelumnya telah didirikan Universitas Sahid (http://usahid.ac.id) dan Universitas Mercu Buana (http://www.mercubuana.ac.id).

Bagaimanapun, kemampuan PTN dalam menyerap mahasiswa baru masih terbatas. Hal lain yang diharapkan, ialah adanya dana khusus dari para konglomerat untuk membiayai studi putra-putri bangsa yang berprestasi dai perguruan tinggi terkemuka di negara-negara maju.

Tak lain agar proses adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi bisa semakin lancar, selain itu agar inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di negara kita pun makin berkembang.

Dalam hal ini, sudah selayakya bangsa kita mampu menggagas temuan-temuan baru, bukan melulu mengadopsi apa yang ditemukan di negara-negara maju. Untuk itu perhatian terhadap riset dan pengembangan perlu ditingkatkan, budaya meneliti perlu terus ditumbuhkan.

Nah, sudah selayaknya disediakan dana riset atau penelitian yang mencukupi, dan hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun juga menjadi tanggung jawab swasta, termasuk konglomerat. Jika penguasaan Iptek meningkat, toh konglomerat juga akan memetik hasilnya.

Nah, sudah selayaknya kiprah konglomerat terhadap investasi SDM makin ditingkatkan. Tentu saja harus didorong oleh rasa tanggung jawab, serta mengacu pada prinsip kemitraan. (Atep Afia)