Koperasi Vs Konglomerasi

Oleh : Atep Afia Hidayat - Konsepsi demokrasi bagi negara kita adalah demokrasi sosial, yang meliputi demokrasi politik dan ekonomi. Demokrasi politik sudah berdiri tegak di negara kita, terutama sejak terjadinya people’s power pada tahun 1966 dan diperkokoh melalui reformasi tahun 1998.

Tonggak penting tercapainya demokrasi ekonomi, seperti yang dirumuskan oleh Bung Hatta dan kawan-kawan dalam pasal 33 UUD 45. Dalam penjelasan pasal tersebut terdapat ungkapan seperti berikut, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Kemudian dijelaskan pula, bahwa hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang seorang. 

Sedangkan penjelasan setelah pasal tersebut diamandemen (tahun 2002), antara lain menyebutkan kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi,

Demokrasi ekonomi harus menghindari beberapa ciri negatifnya, seperti sistem free fight liberalism, sistem etatisme, dan pemusatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Jika masih terdapat ciri negatif pade demokrasi yang diterapkan, maka demokrasi menjadi tidak utuh atau cacat. Hal ini bisa mengakibatkan dampak negatif, antara lain terjadinya ketimpangan sosial yang akan menjurus pada goyahnya stabilitas nasional.

Dengan makin meratanya hasil pembangunan, masyarakat di berbagai pelosok tanah air makin well-informed, di mana menurut Juwono Sudarsono, bahwa masyarakat yang well-informed merupakan pra kondisi menuju iklim demokrasi. Setelah menjadi masyarakat yang kritis barulah iklim demokrasi itu terwujud. Kondisi masyarakat yang kritis akan tercapai jika pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, dalam arti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia benar-benar telah tercapai.

GNP per kapita Indonesia 3.830 dollar AS (2009), meskipun masih rendah jika dibandingkan dengan sesama negara Asean (Malaysia misalnya mencapai 13.740 dollar AS). Namun tumbuh pesat jika disbanding masa Orde Lama yang hanya sebesar 80 dollar AS. Tapi benarkah peningkatan pendapatan ini telah dirasakan merata oleh seluruh masyarakat? Sedangkan menurut catatan terakhir, bahwa 31 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Terdapat kelompok masyarakat yang benar-benar menikmati hasil pembangunan, bahkan total kekayaan telah mencapai puluhan triliunan rupiah (tahun 2011 ini ada orang Indonesia yang memiliki kekayaan senilai Rp 45 Triliun). Terpeliharanya stabilitas politik dan ekonomi yang mantap selama ini telah mendorong munculnya kelompok-kelompok trilyuner, milyarder dan jutawan.

Kelompok-kelompok tersebut mengalami peningkatan pendapatan lebih dari sepuluh kali lipat, bahkan mencapai ribuan kali lipat! Yang menjadi masalah ialah masih banyaknya kelompok masyarakat belum mampu meningkatkan pendapatan sampai dua kali lipat, dan masih banyak yang belum beranjak dari satu kali lipat. Disinilah letak pentingnya pencegahan melebar-nya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, yaitu melalui upaya pemerataan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Konglomerat memiliki segi negatif dan segi positif. Segi negatifnya yaitu jika terjadi pemusatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Segi positif konglomerat antara lain mampu menembus pasar internasional, dengan demikian cukup berperan dalam upaya meningkatkan ekspor non-migas.

Konglomerat semestinya berbicara banyak dalam pasar global atau bisnis internasional, bukannya memonopoli pasar dalam negeri. Konglomerat juga diharapkan untuk membantu pengusaha menengah dan kecil dalam berpromosi. Konglomerat merupakan kelompok pembayar pajak yang cukup potensial, hal ini sangat menunjang untuk meningkatnya dana APBN.

Segi positif konglomerat yang lainya ialah kemampuan dalam menangani proyek-proyek besar, karena keterbatasan dana pemerintah dan adanya iklim deregulasi. Konglomerat juga berperan dalam penyediaan lapangan kerja, ribuan perusahaan di lingkungan konglomerat mampu menyedot jutaan tenaga kerja, Konglomerat juga berperan dalam pengembangan sistem manajemen modern, di mana produktivitas dan efsiiensi perusahaan diharapkan mampu diterapkan pad apeusahaan menengah dan kecil.

Namun bagaimanapun pemusatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli, tetap harus diwaspadai, sebab berpotensi merugikan masyarakat. Padahal Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang, serta menjadikan koperasi sebagai bangun perusahaan yang paling sesuai. Lantas, saat ini di mana posisi koperasi ? (Atep Afia).