Membesarkan dan Menguatkan Indonesia

Oleh : Atep Afia Hidayat – Tak dapat dipungkiri, bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang paling majemuk namun satu tujuan dan satu cita-cita. Salah satu hak suatu bangsa yaitu kemerdekaan, telah berhasil diraih dengan susah payah sekitar 68 tahun yang lalu. Jadi tahun 2013 ini, Bangsa Indonesia memasuki 68 tahun penampilannya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya yang telah mengenyam kemerdekaan ratusan tahun, maka Bangsa Indonesia masih relatif muda. Bangsa Amerika Serikat misalnya, saat ini sudah berusia 237 tahun.

Walaupun begitu, Bangsa Indonesia termasuk kaya pengalaman. Bagaimanapun, untuk mewujudkan persatuan di antara kemajemukan suatu bangsa, setidaknya diperlukan tempaan atau gemblengan yang terus-menerus. Bangsa Indonesia telah membuktikan kebersamaan dan keterpaduannya.

Berbagai cobaan memang datang bertubi-tubi, baik pada masa orde lama, orde baru, maupun orde reformasi, namun Bangsa Indonesia tak pernah goyah, keutuhannya terjaga bahkan hingga saat ini. Keutuhan itu selayaknya makin diperkokoh, antara lain melalui terbentuknya pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa. Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 mendatang, diharapkan menghasilkan terbentuknya pemerintahan yang seperti itu.

Memasuki usia 68 tahun sebagai suatu bangsa, memang masih relatif muda. Namun berbagai langkah yang ditempuh telah banyak memberikan hasil, baik itu menyangkut perbaikan kesejahteraan umum, perkembangan kecerdasan kehidupan bangsa, atau partisipasi aktif dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Dengan kata lain, peran dan fungsi pemerintah sebagaimana tercantum pada pembukaan UUD 1945 sudah berjalan relatif baik, meskipun belum optimal. Pemerintah Negara Indonesia dibentuk tak lain untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Untuk melindungi suatu bangsa yang berpopulasi sekitar 237 juta jiwa, tentu saja diperlukan pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa. Apalagi mengingat era globalisasi yang merambah seluruh segi kehidupan, naungan pemerintah terhadap bangsa harus semakin kokoh.

Sendi-sendi pemersatu bangsa perlu diperkuat, begitu pula dengan ideologi bangsa harus semakin diperkokoh. Menurut mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, bahwa Bangsa Indonesia tidak perlu mengubah ideologi dengan membangun ideologi yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi (knowledge based ideology), atau ideologi yang didasarkan pada kemakmuran (wealth based ideology). Karena sudah punya ideologi yang didasarkan atas nilai-nilai dasar kemanusiaan yang luhur.

Bangsa Indonesia memang memiliki ideologi yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kemanusiaan, maka selayaknya jika pengembangan sumberdaya manusia perlu diprioritaskan dalam pembangunan. Hal tersebut memang sangat beralasan, mengingat maju-mundurnya suatu bangsa sangat tergantung pada kondisi sumbedaya manusianya.

Bangsa Indonesia memiliki sumberdaya alam yang berlimpah, tersebar di 17.504 pulau dan ratusan juta hektar lautan. Bisa dikatakan, dalam segi sumberdaya alam Bangsa Indonesia termasuk yang paling kaya di dunia, jauh lebih kaya jika dibanding Bangsa Jepang. Sumberdaya alam merupakan modal utama pembangunan. Dengan demikian perlu dikelola secara bijaksana dan memperhatikan unsur kelestarian serta kesinambungan.

Harta yang berlimpah itu sudah semestinya bisa dinikmati oleh segenap bangsa. Lantas apa yang perlu diupayakan agar hasil-hasil pembangunan bisa dinikmati secara merata, bahkan bisa menjangkau Bangsa Indonesia yang ada di pelosok-pelosok, di pulau-pulau terpencil, serta di pedalaman pulau-pulau besar.

Tak dapat dipungkiri, bahwa dalam pemanfaatan sumberdaya alam masih banyak ketimpangan. Sebagian kecil sangat menikmati, hingga terkesan boros dan rakus, sebagian besar cukup menikmati, serta sebagian kecil lainnya kurang menikmati. Kenyataannya, hingga saat ini sekitar 32 juta jiwa Bangsa Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya , sebagian kecil dari populasi Bangsa Indonesia tersebut belum menikmati hasil pembangunan secara optimal. Dengan kata lain, belum bisa menikmati hasil-hasil pengelolaan sumberdaya alam.

Memasuki usia 68 tahun kemerdekaannya, sudah selayaknya unsur pemerataan makin diprioritaskan. Apalah artinya pertumbuhan jika hanya dinikmati segelintir orang. Bagaimanapun UUD 1945 (hasil amandemen) Pasal 33 mengamanatkan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bangsa Indonesia memang merupakan salah satu bangsa paling kaya, namun hendaknya berupaya menjadi bangsa yang efisien, bangsa yang mampu mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya secara tepat guna. Hanya bangsa yang efisienlah yang akan selalu tampil sebagai bangsa yang mandiri. Saling ketergantungan antara bangsa memang wajar, namun jika terlalu menggantungkan diri pada bangsa lainnya bisa menimbulkan kerawanan, setidaknya kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka akan terongrong.

Bangsa yang memberikan bantuan akan mempengaruhi kebijaksanaan internal bangsa penerima bantuan. Dibalik bantuan yang diberikan biasanya ada maksud-maksud tertentu, bisa berupa motif ekonomi, politik atau petahanan-keamanan.

Dalam kancah politik internasional memang terjadi “adu pengaruh” antara bangsa, terutama di antara bangsa-bangsa yang tergolong mapan dan stabil. Untuk memperluas pengaruh, salah satu cara yang biasa ditempuh tak lain dengan memberikan bantuan.

Seluruh bangsa di dunia kini dihadapkan pada era globalisasi, di mana kompetisi diberbagai sektor semakin ketat, tidak saja di bidang ekonomi, teknologi atau informasi, namun juga di bidang-bidang yang sangat sensitif.

Sebagai contoh, apa yang terjadi di Uni Soviet, yaitu keruntuhan ideologi komunis yang lantas diikuti oleh bubarnya Bangsa Uni Soviet menjadi lima belas bangsa (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldavia, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina dan Uzbekistan), kemudian menyebar ke Yugoslavia (terbentuk bangsa-bangsa Slovenia, Kroasia, Makedonia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia dan Kosovo), serta Cekoslowakia (terbentuk bangsa Ceko dan Slowakia).

Disintegrasi bangsa-bangsa yang besar memang ada kaitannya dengan globalisasi informasi. Selain itu, disintegrasi juga disebabkan adanya pemerintahan yang kurang kuat dan tidak berwibawa. Jika sudah terjadi ketimpangan yang semakin menganga, maka sebagian rakyat yang merasa “di-anak-tiri-kan” akan menuntut kedaulatannya, serta akan memberikan mandat kepada siapa yang mampu menampung aspirasi dan memperhatikan kepentingannya.

Hal tersebut menjadi bukti bahwa bangsa yang tidak efisien, artinya tidak atau kurang menerapkan prinsip tepat guna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lambat laun akan mengalami proses disintegrasi. Selain itu, bangsa yang tidak efisien senantiasa diwarnai gejolak politik dan gelombang protes.

Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diwarnai oleh banyak ketimpangan, stratifikasi sosial yang semakin kontras, antara lain karena pengelolaan sumberdaya alam dan distribusi hasil pembangunan yang tidak dilandasi unsur pemerataan. Pembangunan berlangsung di berbagai bidang, namun tidak tepat guna, hal itulah yang memperuncing keadaan. Berbagai ketimpangan pun menjadi semakin kontras, unsur-unsur pemersatu pun mengalami degradasi.

Sudah selayaknya Bangsa Indonesia belajar banyak dari kasus-kasus yang terjadi pada bangsa lain tersebut. Dengan sekuat tenaga, Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu tetap dipelihara, agar situasi dan kondisinya tetap mantap dan stabil. Tak ada cara lain, Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang efisien, bangsa yang tepat guna, baik dalam kehidupan internal atau eksternal dalam rangka pergaulan antar bangsa.

Indonesia merupakan bangsa dan negara yang serba majemuk, baik dalam stratifikasi sosial, sosiokultural, etnografis maupun religiusitas. Sudah selayaknya dalam kondisi bangsa yang sangat pluralistik tersebut, prinsip-prinsip efisiensi berbangsa dan bernegara tetap dipelihara. Untuk tercapainya semua itu diperlukan pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa. (Atep Afia)