Prospek Agribisnis di Banten

Oleh : Atep Afia Hidayat - Perekonomian Propinsi Banten telah mengalami pergeseran, yaitu dari dominasi pertanian menjadi industri. Namun peranan sektor pertanian masih cukup penting, meskipun kontribusinya terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) terus menyusut, dalam penyerapan tenaga kerja masih melebihi sektor industri dan sektor lainnya. Dengan kata lain sebagian besar penduduk Banten ternyata masih mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian.

Persoalannya keberadaan sektor pertanian masih didominasi oleh sub sektor tanaman pangan, terutama usaha tani padi. Padahal berdasarkan analisa usaha tani, budidaya padi tidak banyak memberikan keuntungan. Di satu sisi harga sarana produksi sepert pupuk dan pestisida cenderung naik, di sisi lainnya harga jual padi selalu ditentukan pemerintah melalui kebijakan harga dasar gabah (HDG). Hal tersebut menyebabkan nilai tukar petani (NTP) terus merosot, tingkat kesejahteraan petani menjadi sejajar atau di bawah garis kemiskinan. Sub sektor lainnya seperti perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan juga belum menunjukkan kontribusi yang menggembirakan, baik terhadap kondisi petani maupun terhadap perekonomian Banten secara regional.

Lantas, adakah strategi untuk memperbaiki kondisi petani tersebut ? Strategi yang diharapkan mampu menjadi ‘obat mujarab’ sehingga dapat ‘menyembuhkan ‘ sektor pertanian yang sedang ‘sakit kronis’.

Agribisnis

Menurut pakar ekonomi pertanian dari Amerika Serikat, David Downey dan Steven P. Erickson, agribisnis meliputi lima sektor: Pertama, sektor input (input supply sectors) meliputi pupuk, benih, pestisida, bahan bakar, mesin dan peralatan lainnya; Kedua, sektor primer (farm production sectors) merupakan sentral dari agribisnis, meliputi petani, peternak dan nelayan; Ketiga, sektor sekunder (output sectors), berperan mengubah bahan baku menjadi bahan jadi (agroindustri); Keempat, sektor tersier (market farm product), berfungsi mengantarkan produk sektor primer dan sekunder ke tangan konsumen.

Tak dapat dipungkiri, bahwa Pak Mutolib salah seorang petani padi di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, telah menjalankan agribisnis sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan sudah turun-temurun, begitu pula para petani di daerah lainnya. Namun persoalannya, usaha tani Pak Mutolib dan kawan-kawan belum berhasil memadukan keempat sektor agribisnis tersebut, terutama untuk sektor sekunder dan tersier.
Dalam sistem agribisnis, petani merupakan sentral, namun untuk kasus agribisnis di Banten dan daerah lainnya, posisi petani masih sangat lemah. Hal itu disebabkan pemilikan modal yang kecil, penggunaan teknologi yang rendah, pemilikan lahan yang sempit, produk yang cepat rusak, ancaman iklim seperti banjir dan kekeringan, gangguan hama dan penyakit tanaman, serta akses yang sangat kecil terhadap sumberdana dan informasi.

Sebenarnya pemihakan pemerintah terhadap petani, khususnya petani padi, sudah berlangsung sejak dimulainya pemerintahan Orde Baru. Hal itu tak lain sebagai kompensasi pemerintah untuk menutupi kegagalan pasar (market failure) yang terjadi. Beragam kebijakan, strategi, program dan proyek pembangunan telah diterapkan pemerintah, dengan maksud untuk memperbaiki kondisi petani. Namun setelah perlakuan khusus terhadap petani tersebut berlangsung hampir empat puluh tahun, hasilnya hampir tidak ada. Sampai saat ini petani belum mampu menjadi pelaku ekonomi yang dapat bersaing di pasar. Mengacu pada teori agribisnis dari David Downey dan Steven P. Erickson, petani belum mampu berkiprah di sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain proses agribisnis yang dijalankan terbatas untuk sektor input dan primer, baru sebatas mengelola sarana produksi dan produksi, sedangkan untuk agroindustri dan pemasaran, justru dikuasai pihak lain.

Untuk beberapa kasus, intervensi pemerintah yang kurang tepat terhadap usaha tani padi, justru menyebabkan kondisi petani makin terpuruk. Menurut Gunawan Sumodiningrat (2004), untuk perbaikan kondisi petani perlu format subsidi yang tepat, yaitu langsung diarahkan ke petani, dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas petani agar mampu menjalankan usaha secara komersial dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas petani sebagai aktor utama agribisnis melalui bantuan teknis dan pendampingan, bertujuan membantu petani dalam mengenali berbagai masalah dan potensi yang ada. Pada akhirnya petani dapat membuat prediksi usaha yang tepat sesuai dengan dinamika bisnis jangka panjang. Dengan demikian posisi Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, Balai Penelitian Pertanian serta Fakultas Pertanian dengan program-program studinya menjadi sangat penting.

Dalam pengembangan agribisnis, baik untuk sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, petani tidak bisa dibiarkan sendiri. Dalam hal ini sangat dibutuhkan pendampingan terutama oleh tenaga penyuluh pertanian. Kondisi yang terjadi di lapangan ternyata sejak tahun 2002 sampai saat ini tidak ada program penyuluh pertanian nasional. Data lainnya menunjukkan, dari 5.187 kecamatan yang ada di Indonesia, baru ada 3.557 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Di Kabupaten Tangerang dari 26 kecamatan hanya terdapat 10 BPP, di Kabupaten Serang, Pandeglang dan Lebak kondisinya hampir sama. Usia penyuluh pertanian umumnya sudah di atas 50 tahun dan banyak penyuluh yang beralih status dari jabatan fungsional ke jabatan struktural, bahkan ada yang terjun di dunia politik. Kelangkaan penyuluh pertanian perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kalau usaha tani dimodifikasi menjadi agribisnis, maka penyuluh pertanian pun perlu dimodifikasi menjadi konsultan agribisnis. Idealnya setiap desa di Propinsi Banten memiliki minimal satu orang konsultan agribisnis.

Dengan berkembangnya sistem agribisnis, diharapkan menyebabkan terjadinya peningkatan produktivitas, kualitas dan diversifikasi, selain itu dapat mengubah keberadaan petani individual menjadi petani komunal, yang tergabung ke dalam kelompok ekonomi yang besar dan tangguh. Dengan terjadinya modifikasi dari usaha tani menjadi agribisnis, maka kesulitan modal pun tidak terjadi lagi. Sektor perbankan yang ada di Banten sudah selayaknya mau memberikan ‘pinjaman khusus’ untuk agribisnis. Untuk menumbuhkan iklim yang kondusif, merupakan langkah yang tepat dan strategis jika Pemerintah Propinsi Banten segera mewujudkan berdirinya Bank Banten, yang akan menjadi kebanggaan masyarakat Banten, termasuk petani.

Keterpaduan Sub Sektor

Penanganan agribisnis di Propinsi Banten belum dijalankan secara holistik dan komprehensif, masih terkotak-kotak. Saat ini setidaknya ada tiga dinas dalam lingkup Pemda Propinsi Banten yang menangani agribisnis, yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta Dinas Perikanan dan Kelautan. Ada baiknya dalam pemerintahan Gubernur hasil Pilkada 2006, ketiga dinas tersebut di-merger menjadi Dinas Agribisnis, dengan seorang Kepala Dinas yang cerdas dan kreatif dalam mengembangkan agribisnis di Banten.

Dengan terbentuknya Dinas Agribisis Propinsi Banten, maka upaya pengembangan agribisnis menjadi lebih terpadu dan terarah. Untuk sub sektor tanaman pangan, komoditas padi bisa lebih dikembangkan potensinya, bahkan melalui pengembangan padi organik bisa diperoleh nilai tambah yang lebih tinggi. Padi organik sangat membutuhkan input pupuk organik yang pengadaannya tergantung pada pupuk kandang, maka antara sub sektor tanaman pangan dengan peternakan bisa disinergikan. Dengan adanya pengembangan ternak sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba dan unggas, maka rencana pembukaan impor komoditas yang terkait subsektor peternakan dapat dihindari, bagaimanapun berbagai kalangan menilai rencana tersebut sangat berisiko dan mengancam revitalisasi pertanian.

Melalui konsep agroforestry peningkatan produksi pangan dan hortikultura dapat disinergikan dengan upaya konservasi hutan. Keterpaduan antara subsektor tanaman pangan dengan kehutanan ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi petani di sekitar hutan, selain itu upaya pelestarian hutan pun dapat dilaksanakan secara optimal. Untuk pengembangan komoditas jagung, Banten layak meniru Gorontalo yang ‘meproklamirkan’ sebagai ‘propinsi agribisnis’. Selain dikembangkan di lahan kering, jagung pun dapat dikembangkan melalui konsep agroforestry.

Komoditas hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, tanaman obat dan tanaman hias, potensi pengembangannya masih sangat terbuka. Beberapa jenis buah-buahan seperti durian, manggis, sawo, jambu air Cincalo, salak, pisang, rambutan, alpukat dan sebagainya dapat dikembangkan melalui konsep agribisnis. Banten bisa menjadi sentra penghasil buah-buhan sebagai pemasok utama kebutuhan Jakarta. Faktor kedekatan transportasi Jakarta-Banten, bisa menjadi keunggulan komparatif untuk dapat memenangkan persaingan dalam meraih pasar Jakarta. Tanaman hias dapat dikembangkan dengan nilai tambah yang jauh lebih besar, Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang misalnya, meskipun dengan luas lahan yang relatif sempit tetapi dapat memasok berbagai jenis tanaman hias untuk kebutuhan beberapa kota besar di Indonesia, bahkan untuk ekspor. Tak ada salahnya jika agribisnis Banten mulai melirik anggrek. Komoditas ini sangat menggiurkan, saat ini total perdagangan dunia mencapai 150 juta dollar AS, dan pangsa pasar Indonesia hanya 6 persen. Perlu dilakukan observasi keberadaan jenis-jenis anggrek yang ada di hutan-hutan yang ada di Banten, kemudian jenis-jenis yang menarik dapat dikembangkan melalui metode kultur jaringan.

Sub sektor perikanan perlu mendapat perhatian serius.. Banten memiliki perairan yang luas, baik air permukaan (sungai, danau, kolam, tambak) maupun lautan. Kinerja fisik sektor perikanan selama semester pertama tahun 2006 sangat memprihatinkan. Hal itu disebabkan sering terjadinya bencana alam yang merusak tambak, kolam, jaring apung, kapal, tempat usaha dan rumah penduduk di kawasan pesisir. Selain itu realisasi fisik proyek tingkat pencapaiannya sangat kurang, penyebab utamanya ialah keterbatasan lelang proyek perikanan, menyusul terbatasnya pegawai yang menjadi pimpinan proyek.

Sub sektor perkebunan, khususnya di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, potensinya masih cukup besar, antara lain untuk komoditas sawit, kelapa dan karet. Keberadaan BUMN PTPN VIII diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan perkebunan di Banten, terutama perkebunan rakyat yang kondisinya masih jauh dari aplikasi konsep agribisnis. Kelemahan utamanya sama seperti sub sektor lainnya, yaitu pada agroindustri dan pemasaran.

Sebenarnya Provinsi Banten sudah memiliki beberapa komoditas khas, seperti emping melinjo, gula aren dan sate bandeng, namun promosi yang tidak gencar menyebabkan produk agribisnis tersebut kurang dikenali. Bahkan warga Jakarta saja sangat sedikit yang mengenali sate bandeng, berbeda dengan makanan khas asal Bandung yang cepat populer di Jakarta. Padahal Bandung lebih jauh dari Jakarta daripada Serang. Strategi promosi menjadi hal yang sangat penting dalam pengembangan agribisnis, baik untuk pemasaran produk atau mendatangkan investor.

Pengembangan agribisnis di Banten bertujuan untuk meningkatkan kesejateraan petani. Selain itu, dalam kancah perdagangan global, beragam komoditas agribisnis Banten diharapkan dapat memenangkan persaingan. Seluruh rantai agribisnis, mulai dari pra produksi, produksi, panen, pasca panen (agroindustri) sampai pemasaran harus berlangsung dengan efisiensi yang tinggi. Efisiensi itulah yang menjadi kunci keberhasilan dalam persaingan bebas. (Atep Afia)