Sektor Swasta dan Persoalan Ketenagakerjaan

Oleh : Atep Afia Hidayat - Ketenagakerjaan sebenarnya menjadi persoalan umum di setiap negara, baik di negara-negara industri maju apalagi di negara sedang berkembang. Biasanya pihak pemerintah yang paling direpotkan, sebab persoalan ini tidak saja menyangkut bagaimana memberikan dan menyediakan kesempatan kerja yang optimum, namun lebih jauh lagi menyangkut stabilitas nasional.

Angka pengangguran yang tinggi, paling tidak bisa mengakibatkan menghangatnya keresahan sosial, yang pada akhirnya bisa menggoyahkan stabilitas nasional. Dengan makin meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tanpa disertai penyediaan lapangan kerja yang mencukupi, tentu saja akan menyebabkan kerawanan sosial makin meningkat. Dalam hal ini, sudah sewajarnya pihak pemerintah melibatkan swasta untuk mencarikan alternatif terbaik bagi persoalan tersebut.

Sektor swasta di negara kita pertumbuhannya makin pesat saja, hal itu dimungkinkan karena iklim deregulasi dan debirokratisasi yang terus dikembangkan.

Ternyata, sektor swasta mampu mengantisipasi dengan baik. Akselerasi pembangunan terus ditingkatkan, penyerapan tenaga kerja pun terus meningkat. Sebagai contoh, dengan dibukanya kawasan industri di berbagai daerah bisa mneyerap jutaan tenaga kerja.

Penduduk beberapa kabupaten menjadi berlipat, setelah dijadikan pusat pengembangan industri. Sektor swasta dapat berperan aktif dalam mengembangkan suatu wilayah. Hal itu sudah terbukti di beberapa wilayah yang memiliki kawasan industri, seperti Tangerang, Cilegon, Cikampek, Bandung Selatan (Majalaya, Dayeuhkolot, Pameungpeuk dan Banjaran), Gresik, Lhokseumawe, dan sebagainya.

Sektor swasta merupakan aset nasional yang amat potensi, semestinya peranan sebagai mitra pemerintah terus ditingkatkan. Apalagi jika mengingat persaingan ekonomi yang semakin ketat. Sektor swasta telah dianggap cukup mapan dalam mengakumulasi modal dan menerapkan manajemen.

Begitu pula peranannya dalam upaya pengembangan sumber daya manusia, perusahaan swasta tertentu telah memiiki sistem perekrutan (recruitment) dan pelatihan (training) yang telah maju, bahkan sebagian sudah memenuhi standar di negara industri maju. Sudah selayaknya citra tenaga kerja sebagai aset terpenting perusahaan makin menonjol.

Tenaga kerja bukan sekedar bekerja dan menghasilkan produk tertentu, namun lebih jauh lagi perlu dikembangkan motivasi dan kemampuannya. Dampak positif selanjutnya, yakni meningaktnya produktivitas dan efisiensi.

Di negara “pulau” Singapura, pihak pemerintah telah menetapkan regulasi khusus mengenai masalah ketenagakerjaan, yakni dengan mewajibkan sektor swasta untuk membantu pelatihan dan perekrutan tenaga kerja. Tentu saja jumlah tenaga kerja yang ditangani disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Sedangkan pola dan sistem pelatihan yang diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

Sebenarnya inisiatif untuk hal seperti itu, sektor swasta di negara kita juga sudah banyak yang melaksanakannya, namun masih dalam bentuk “spontanitas”, dan belum begitu banyak mendapat sentuhan tangan pemerintah. Dengan demikian, di Negara kita pun diperlukan regulasi khusus yang mengatur persoalan tersebut, hingga pola perekrutan dan pelatihan ini bukan sekedar “kewajiban” perusahaan swasta, namun merupakan “kebutuhan” untuk mencukupi keperluan tenaga kerja.

Jika kesannya hanya sebagai “kewajiban” yang dipaksakan, maka paling tidak bisa menjadi beban bagi perusahaan yang bersangkutan. Sebagai dampaknya, antara lain terhambatnya pertumbuhan perusahaan. Pelembagaan menyangkut pola perekrutan dan pelatihan  oleh swasta perlu berlandaskan hasil studi kelayakan (feasibility study) yang matang.

Jika kita membandingkan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang ada, ternyata amat timpang. Sektor swasta diharapkan mampu menyerap sebagian besar angkatan kerja. Dengan demikian, sudah selayaknya para pengusaha memperhatikan pola dan sistem perekrutan serta pelatihan.

Dilembagakannya peran swasta dalam mengatasi persoalan tenaga kerja, paling tidak bisa mengatasi persoalan yang lebih spesifik, yakni menyangkut kualitas tenaga kerja.

Kenyataannya sepuluh lowongan kerja yang ada, baru dapat diisi oleh dua tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan. Dengan demikian, delapan dari sepuluh lowongan kerja belum dimanfaatkan dengan baik, atau hanya sekedar dipaksakan pengisiannya. Maka tak heran jika kasus kesenjangan antara kualitas tenaga kerja dengan standar kerja perusahaan sering terjadi. Rendahnya kualitas kerja menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi dalam perusahaan. Maka bisa diduga, benefit perusahaan pun melorot.

Kasus tersebut sebenarnya banyak terjadi, terutama di lingkungan perusahaan yang kurang memperhatikan unsur profesionalisme. Perusahaan-perusahaan tersebut kurang memperhatikan segi skill calon pekerja, namun yang dilihat justru unsur lainnya yang sama sekali tidak menunjang.

Persoalan rendahnya kualitas tenaga kerja merupakan persoalan nasional, juga amat berdampak terhadap rendahnya tingkat produktivitas nasional. Hal tersebut menyebabkan rendahnya daya saing produk kita dalam kancah perdagangan internasional.

Namun, ternyata masih terdapat faktor yang menyebabkan kita unggul dalam berkompetisi. Ironisnya, faktor tersebut justru tidak membuat kita bangga, yakni tenaga kerja yang murah.

Tenaga kerja yang murah terutama disebabkan rendahya kualitas. Ternyata dalam hal ketenagakerjaan kita cenderung unggul dalam segi kuantitas, sedangkan dalam segi kualitas daya saingnya masih rendah.

Tenaga kerja di Indonesia belum banyak yang dibayar mahal, karena memang belum layak. Hal tersebut makin menunjukkan, bahwa rendahya kualitas tenaga kerja telah menjadi masalah yang kompleks. Juga merupakan dilemma. di satu sisi secara kuantitas terjadi kelebihan tenaga kerja, namun disisi secara kualitas, justru mengalami “kekurangan” tenaga kerja.

Dengan demikian, keikutsertaan swasta dalam menangani persoalan ketenagakerjaan, tidak saja dalam hal menyerap jumlah tenaga kerja hingga menekan jumlah pengangguran, lebih jauh lagi, yakni berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Ketenagakerjaan memang telah menjadi persoalan global, oleh sebab itu dalam upaya pemecahan masalah diperlukan dukungan semua pihak atau berbagai unsur. Tidak saja menjadi tugas pemerintah (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), namun partisipasi aktif berbagai unsur seperti swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media dan perguruan.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kini sudah tersebar diberbagai negara, sudah selayaknya kualitasnya lebih ditingkatkan lagi, yakni agar perlakuan terhadap mereka lebih layak. Bagaimanapun para TKI adalah duta bangsa yang membawa nama baik bangsa dan Negara, semsetinya keberadaannya lebih mendapat perhatian yang serius. (Atep Afia)