Nama Provinsi Jawa Barat Akan Diganti ?

Oleh : Atep Afia Hidayat  - Akhir bulan Juli 2013 yang lalu isu pergantian nama Provinsi Jawa Barat kembali muncul ke permukaan. Berbagai surat kabar dan media online terkemuka, termasuk sindonews.com, beramai-ramai memberitakannya dengan disertai bergagam komentar pembacanya, seperti apalah arti sebuah nama; di jaman secanggih ini masih mempersoalkan nama; lebih baik berkonsentrasi pada kemajuan daerah; mengapa mengedepankan isu primordialisme, dan sebagainya. 

Sebenarnya isu pergantian nama Provinsi Jawa Barat kembali mengemuka dalam diskusi Forum "Nyaah ka Dulur" di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Bandung, Jumat, 8 Maret 2013 yang lalu. Keinginan sejumlah tokoh Jawa Barat ialah adanya kata yang berjadi diri Sunda yang diterapkan pada nama provinsi.

Jati diri Sunda

Ketua Forum Diskusi "Nyaah ka Dulur", Adjie Esa Poetra (dalam kompas.com), menyatakan bahwa keinginan mengganti nama Provinsi Jawa Barat dengan nama yang berjati diri Sunda. Dengan penggantian nama ini, pihaknya yakin masyarakat yang ada di provinsi ini akan bangkit dari keterpurukan. Kalau tidak diganti, masyarakat akan begini-begini saja, tidak ada perubahan. Di sisi lainnya, Lembaga Adat Trah Kunci Iman yang diwakili Wawan Kurniawan Bahdiar mendukung pergantian nama Jawa Barat. Sebagai langkah lebih lanjut, pihaknya akan segera mengusulkannya ke Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, dan akan mendesak  untuk membentuk pansus.

Menurut Juru Bicara Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat, Asep Saepul Muhtadi  (dalam antaranews.com), bahwa   Jawa Barat bukan nama tetapi lebih merupakan kawasan regional yang sekarang sudah tak relevan dengan kondisi nyatanya, untuk itu harus  diganti dengan nama berjati diri Sunda. Selanjutnya dijelaskan, nama Jawa Barat itu adalah pulau Jawa bagian barat. Bukan nama yang ada filosofinya. Realitanya juga sekarang ada yang lebih barat di pulau Jawa selain Jawa Barat, yakni Banten dan DKI.

Beragam argmumen oleh banyak tokoh dari Jawa Barat sudah diajukan, bahkan usulannya sudah sampai di DPRD Jawa Barat.  Dalam hal ini, anggota Komisi A DPRD Jawa Barat, Deden Darmansyah (dalam antaranews.com), menilai usul Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat mengenai pergantian nama Provinsi Jawa Barat dengan nama beridentitas Sunda mesti dikaji lebih dalam dan hati-hati. Menurutnya,  meski kedengarannya sederhana, tapi perubahan nama itu harus mengubah UU 11 tahun 1950 tentang pembentukan Jawa Barat. Hal ini pun lebih pada kewenangan pusat. Kita berupaya untuk mengkaji. Kalau DPRD dan gubernur setuju, akan kita usulkan. Tapi kita juga harus koordinasi dengan Komisi II karena akan mengubah UU.

Bukan hal baru

Pergantian nama sebuah provinsi di Indonesia bukan merupakan hal baru seperti Provinsi Daerah Istimewa (DI) Aceh berganti nama menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD); Irian Barat menjadi Irian Jaya, kemudian Papua; dan sebagainya, tentu saja dengan berbagai latar belakang historis dan filosofi. Pergantian nama merupakan suatu kewajaran namun harus dipertimbangkan secara matang bagaimana konsekuensi yang ditimbulkannya, baik terhadap internal daerah, maupun terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Nama sebuah provinsi memang bisa berkaitan dengan nama geografis seperti pulau atau bagian dari pulau, seperti Provinsi Sumatera Barat, Maluku Utara, Papua Barat, termasuk nama Jawa Barat; Mengacu pada nama pulau sekaligus suku bangsa mendominasi, seperti Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan sebagainya;  Bisa juga mengacu pada nama  suku bangsa mayoritas yang mendiami daerah tersebut, seperti Provinsi NAD, Lampung, Gorontalo, dan sebagainya. Nah, mungkin keinginan beberapa tokoh di Jawa Barat itu nama Sunda atau yang berkaitan dengan kesundaan dimunculkan.

Alternatif nama

Sebenarnya sebelum tahun 1925 kawasan Jawa Barat bernama  Pasundan, Tatar Sunda atau Soendalanden. Dalam hal ini, situs wikipedia.org menjelaskan bahwa nama  Pasundan merupakan istilah geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu. Lantas, nama provinsi yang tepat apakah Provinsi Sunda, Provinsi Pasundan, Provinsi Priangan, Provinsi Parahyangan, Provinsi Pajajaran, Provinsi Galuh-Pakuan atau Provinsi Tarumanegara ? Tentu saja diperlukan pengkajian yang mendalam, supaya pergantian nama tidak menimbulkan gejolak sosial.

Kalau diganti nama menjadi Provinsi Sunda atau Pasundan tentu saja menjadi kurang tepat, sebagaimana pernah digulirkan oleh tokoh Pasundan, Soeria Kartalegawa tahun 1947. Bagaimanapun nama Jawa Barat tidak identik sepenuhnya dengan nama Sunda.  Penduduk asli Jawa Barat tidak hanya etnis Sunda tetapi juga orang Cirebon dan Betawi. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No. 5 Tahun 2003 yang mengakui adanya tiga suku asli di Jawa Barat yaitu Suku Betawi yang berbahasa Melayu dialek Betawi, Suku Sunda yang berbahasa Sunda dan Suku Cirebon yang berbahasa Bahasa Cirebon (dengan keberagaman dialeknya).

Adapun nama Provinsi Priangan atau Parahyangan sebenarnya tidak mencerminkan wilayah Jawa Barat secara utuh. Priangan pernah menjadi nama Karesidenan yang meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Jadi hanya lima derah otonomi (saat ini telah  berkembang menjadi 11 daerah otonomi) itulah yang merupakan wilayah Priangan. Begitu pula nama Provinsi Pajajaran yang di beberapa daerah tertentu akan mengalami resistensi, terutama di wilayah Cirebon. Sedangkan nama Provinsi Galuh-Pakuan hanya akan lebih “dirasakan” oleh masyarakat di Kabupaten Bogor dan Ciamis, sebagai bekas pusat kedua kerajaan Tanah Sunda tersebut. Nama Tarumanegara hanya populer di Jawa Barat bagian barat seperti Bekasi dan Karawang, tidak mencerminkan Jawa Barat secara keseluruhan.

Penutup

Ternyata untuk memilih sebuah nama saja tidak mudah, sehingga pepatah “apalah arti sebuah nama” menjadi terbantahkan. Nama itu begitu penting, sebab menyangkut historis, filosofi, nilai, karakter, dan sebagainya, apalagi jika dikaitkan dengan nama sebuah provinsi yang dihuni oleh lebih dari 43 juta jiwa.

Konsekuensi lain dari pergantian nama ialah menyangkut anggaran, mulai dari anggaran untuk perubahan undang-undang, administrasi kependudukan, penggantian papan nama kantor pemerintah, dan sebagainya. Hal tersebut membutuhkan sumberdana dan sumberdaya yang tidak sedikit, yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih produktif, seperti perbaikan infrastruktur di seluruh wilayah; Bantuan beasiswa untuk calon mahasiswa yang tidak mampu, sebagai catatan tingkat partisipasi kuliah generasi muda di Jawa Barat termasuk yang paling rendah di Indonesia; Pengembangan ekonomi desa tertinggal, terutama di Kabupaten Garut dan Sukabumi, sebagai catatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, sampai saat ini masih mencantumkan kedua daerah terluas di Jawa Barat tersebut sebagai daerah tertinggal; dan sebagainya.

Sementara Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi (dalam sindonews.com) menyatakan, bahwa penggantian nama itu akan sia-sia dan tidak ada manfaat yang bisa dirasakan. Jika ingin membuat masyarakat Jawa Barat tampil ke level nasional, bukan berarti harus ditempuh dengan penggantian nama provinsi. Dijelaskan, bahwa salah satu yang perlu dilakukan untuk menunjang hal itu, adalah dengan mengedepankan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Dengan cara seperti itu, cakrawala masyarakat akan terbuka dan tercerahkan. Tapi jika mengepankan isu primordialisme, cakrawalanya akan tertutup dan menjadi langkah mundur.

Dengan demikian dibutuhkan kehati-hatian, kajian  dan evaluasi yang obyektif dalam menanggapi keinginan untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat, jangan sampai menimbulkan situasi yang kontraproduktif yang justru membuat kemunduran Tatar Sunda ini. (Atep Afia)

Sumber Gambar:
www.bisnis-jabar.com