Opsi Pemekaran Wilayah Kabupaten Bandung

Oleh : Atep Afia Hidayat - Pertamakali Kabupaten Bandung mengalami pemekaran dengan "melahirkan" Kotamadya Bandung (sekarang Kota Bandung); kemudian Kota Cimahi; dan terakhir Kabupaten Bandung Barat. Meskipun demikian tampak Kabupaten Bandung masih memiliki wilayah yang cukup luas, yaitu 1.762,40 km2, dengan jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 3.534.111 jiwa. Tidak heran jika muncul berbagai wacana pemekaran kembali.

Kabupaten Bandung setidaknya dapat dimekarkan menjadi satu daerah induk dan dua daerah otonomi baru.

Daerah induk Kabupaten Bandung disarankan berganti nama menjadi Kabupaten Soreang yang meliputi 11 kecamatan yang berada di bagian barat Kabupaten Bandung. Luas wilayah Kabupaten Soreang sekitar 51,45 persen dari Kabupaten Bandung saat ini, dengan jumlah penduduk sekitar 29,06 persen dari penduduk Kabupaten Bandung tahun 2015. Kabupaten Soreang memiliki batas wilayah sebelah selatan dengan Kabupaten Garut dan Cianjur; sebelah barat dengan Kabupaten Bandung Barat; sebelah utara dengan Kota Baleendah; dan sebelah timur dengan Kabupaten Majalaya.

Kabupaten Majalaya berada di bagian timur Kabupaten Bandung, meliputi 14 kecamatan, dengan luas wilayah 41,46 persen dari wilayah Kabupaten Bandung saat ini, dengan jumlah penduduk 45,43 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung tahun 2015. Batas wilayah Kabupaten Majalaya meliputi sebelah selatan dan timur dengan Kabupaten Garut; sebelah utara dengan Kabupaten Sumedang, Subang dan Bandung Barat; sebelah barat dengan Kabupaten Soreang, Kota Baleendah dan Kota Bandung.

Kota Baleendah merupakan penggabungan wilayah enam kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi di Kabupaten Bandung. Kawasan tersebut sudah sangat mendesak untuk dijadikan kawasan perkotaan. Kota Baleendah meliputi 7,09 persen dari luas wilayah Kabupaten Bandung saat ini, dengan jumlah penduduk sekitar 25,51 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung tahun 2015.

Dengan adanya langkah pemekaran wilayah di Kabupaten Bandung diharapkan rentang kendali pemerintahan menjadi lebih sempit, sehingga pelayanan dan upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik.


Sumber Data dan Peta:
http://kpu.go.id/dmdocuments/3204_bandung.pdf
https://bandungkab.bps.go.id/new/website/pdf_publikasi/Kabupaten-Bandung-Dalam-Angka-2016.pdf