Tomini Raya Bersiap Menjadi Kabupaten Baru Di Sulawesi Tengah

Oleh : Atep Afia Hidayat - Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) merupakan daerah otonom yang terletak di tengah-tengah Pulau Sulawesi, wilayahnya meliputi sebagian daratan Pulau Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), di Provinsi Sulteng terdapat 1.572 pulau, 1.182 pulau di antaranya sudah diberi nama, yang berukuran cukup besar antara lain Pulau Peling (Kab. Banggai Kepulauan), Pulau Banggai (Kab. Banggai Kepulauan), Pulau Togean (Kab. Tojo Una-Una), dan sebagainya.

 

Pemekaran Provinsi Sulteng

Keseluruhan daratan Provinsi Sulteng memiliki luas wilayah 61.841,29 km2, atau sekitar 3,23 persen dari luas wilayah Republik Indonesia. 

Rencana Pemekaran Kabupaten Parigi Moutong

Oleh : Atep Afia Hidayat - Parigi Moutong merupakan salah satu dari 13 daerah otonom yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2002, disahkan oleh DPR RI pada 10 April 2002, dengan Ibukota Kabupaten di Kecamatan Parigi.  Dengan alamat Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Jl. Kampali No.1, Kelurahan Kampal, Kec. Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah 94471.

 

Hasil Pemekaran dari Kabupaten Donggala

Kabupaten Parigi Moutong merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Donggala. Selain Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala juga menjadi daerah induk dan  "melahirkan" Kabupaten Toli-Toli (tahun 1953); Kota Palu (tahun 1994); dan Kabupaten Sigi (tahun 2008). 

Terbentuknya Provinsi Papua Selatan

Oleh:  Atep Afia Hidayat - Nama provinsi yang memiliki kata selatan di Indonesia kini bertambah. Selain Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, mulai tanggal 30 Juni 2022 terbentuk Provinsi Papua Selatan, bersamaan dengan Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Pada saat masih diberlakukannya kebijaksanaan mengenai moratorium (penghentian sementara) pemekaran daerah, tidak tanggung-tanggung di Papua dibentuk tiga provinsi baru, melengkapi dua provinsi yang sudah terlebih dahulu ada, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini sudah direncanakan juga untuk pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. 

Rencana Pembentukan Daerah Baru Kabupaten Cirebon Timur

Oleh : Atep Afia Hidayat - Nama Cirebon digunakan oleh dua daerah otonom yang ada di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota dan Kabupaten Cirebon, dua daerah tersebut berada di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat bagian timur yang berbatasan langsung dengan wilayah Pantura Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Brebes.

Mengenal Teknologi Hijau

KangAtepAfia.com - Teknologi merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis. Dengan kata lain teknologi merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari ilmu pengetahuan.
Saat ini istilah teknologi hijau (green technology) terus muncul ke permukaan, semakin banyak dibahas dalam berbagai diskusi dan seminar. Teknologi hijau menyangkut penggunaan metode dan bahan untuk menghasilkan produk dan energi yang bersih dan ramah lingkungan.

Polusi Udara Kawasan Industri Dapat Menyebabkan Kanker

KangAtepAfia.com - Ternyata ada korelasi yang erat antara polusi udara dengan penyakit kanker. Hal itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas California dan Universitas Michigan di wilayah Alberta, Kanada. Sebagai catatan di wilayah Alberta terdapat lebih dari 40 industri yang menebar emisi berbagai zat polutan.

Calon Daerah Baru Provinsi Sumsel Barat

Oleh : Atep Afia Hidayat - Sebagaimana terjadi di bebeberapa provinsi lainnya, isu pemekaran daerah di Provinsi Sumatera Selatan Pun terus menghangat, antara lain terdapat wacana pembentukan daerah Provinsi Sumatera Tengah; Provinsi Musi Raya; dan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Barat. 

Tuntutan untuk terbentuknya Provinsi Sumsel Barat tampaknya paling aktif disuarakan, cakupan wilayahnya meliputi Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kabupaten Musi Rawas (Mura), Mabupaten Musi Rawas Utara (Murata), Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat (https://kakibukit.republika.co.id/ edisi 31 Januari 2022, dan https://sumeks.co/ edisi 1 Februari 2022)

Rencana Pembentukan Provinsi Kotawaringin Di Kalimantan Tengah

Oleh : Atep Afia Hidayat - Rencana pembentukan Provinsi Kotawaringin meliputi lima dari 14 daerah otonom kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, Lamandau dan Sukamara. 

Adapun rencana ibukota Provinsi Kotawaringin ialah berlokasi di kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan. Beberapa alasan terpilihnya lokasi tersebut sebagai bakal calon ibukota provinsi, ialah karena lokasinya berada di tengah wilayah Provinsi Kotawaringin, dan jaraknya relatif dekat dengan Kota Palangkaraya sebagai ibukota daerah induk. 

Ada juga pihak yang menginginkan ibukota Provinsi Kotawaringin dengan memilih lokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan alasan secara geografis dan ekonomis lebih layak.

Ibukota sebuah provinsi umunya berstatus kota otonom, kecuali di beberapa provinsi baru yang masih berstatus kecamatan, bahkan ada yang masih berstatus kelurahan (Ibukota Provinsi Maluku Utara yaitu Sofifi, merupakan sebuah kelurahan yang masuk wilayah kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan). 

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Bakal Calon Daerah Baru Provinsi Kotawaringin

Calon daerah baru Provinsi Kotawaringin akan meliputi lima kabupaten dengan luas wilayah dan jumlah penduduk seperti yang ada pada tabel di sebelah. 

Luas Provinsi Kotawaringin akan mencapai 54.200,0 km2 atau 35,29 persen dari luas Provinsi Kalteng. Dengan jumlah penduduk (menggunakan data tahun 2021 yang bersumber dari BPS Kalteng, 2022), mencapai 1.034.600 jiwa atau sekitar 38,29 persen dari jumlah penduduk Provinsi Kalteng.

Daerah yang paling luas ialah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yaitu mencapai 16.796 km2, hampir tiga kali luas Provinsi Bali. Kotim pun merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak, pada tahun 2021 mencapai 432.300 jiwa, sekitar 41,78 persen dari jumlah penduduk bakal calon daerah baru Provinsi Kotawaringin. Dalam hal ini ada wacana untuk pemekaran daerah Kabupaten Kotim menjadi tiga daerah, yaitu Kabupaten Kotawaringin Utara, Kotawaringin Selatan dan Kotim sebagai daerah induk. 

Tingkat kepadatan penduduk bakal calon daerah baru Kabupaten Kotawaringi (mengacu pada data tahun 2021, yang bersumber dari BPS Kalteng, 2022), yaitu 19 jiwa per km2, daerah dengan kepadatan tertinggi yaitu Kabupaten Kotim yang mencapai 28 jiwa per km2.

Selain meliputi lima dari 13 kabupaten yang ada di Provinsi Kalteng (Provinsi Kalteng saat ini meliputi 13 kabupaten dan satu kota), juga meliputi 46 dari 136 kecamatan; serta 501 dari 1.576 desa/kelurahan yang ada di Provinsi Kalteng. Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan terbanyak ada di Kabupaten Kotim, yaitu 17 kecamatan dan 185 desa.

 

Menunggu Moratorium Pemekaran Daerah Dicabut

Pada Peta Ilustrasi Pemekaran Daerah di sebelah menunjukkan pembagian wilayah bakal calon daerah baru Provinsi Kotawaringin dengan daerah induknya Provinsi Kalteng.

Daerah induk masih menyisakan wilayah seluas 99.364,5 km2 atau sekitar 64,71 persen, dengan jumlah penduduk (data tahun 2021 yang bersumber dari BPS Kalteng, 2022) sebanyak 1.667.600 jiwa atau sekitar 61,71 persen). Daerah induk Provinsi Kalteng akan meliputi delapan kabupaten dan satu kota. 

Adapun batas wilayah Provinsi Kotawaringin meliputi sebelah barat dan utara dengan Provinsi Kalimantan Barat; sebelah timur dengan daerah induk Provinsi Kalteng; dan sebelah selatan dengan Laut Jawa.

Pemekaran Provinsi Kotawaringin masih menghadapi situasi pro kontra. Namun dalam hal ini  kajian dan pembahasannya  sudah mendapat persetujuan  wakil rakyat bersama Gubernur Kalteng. Untuk selanjutnya usulan tersebut digulirkan ke tingkat pemerintah pusat untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut, dengan harapan segera mendapat persetujuan, sebagaimana diberitakan Beritakalteng.com edisi 9 Agustus 2021. 

Sementara Kompas.com edisi 16 Februari 2022, merilis pernyataan salah seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang menyatakan bahwa belum ada rencana pemekaran daerah di Indonesia, dalam hal ini pemerintah masih melakukan moratorium (penangguhan atau penundaan) pemekaran daerah otonomi baru (DOB).

Tentu saja yang namanya penangguhan atau penundaan ada batas waktunya, jika situasi dan kondisi perekonomian negara makin membaik seperti sedia kala, tentu tidak ada alasan lagi untuk pemberlakuan moratoritum pemakaran DOB. 

Bagaimanapun melalui Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) Kemendagri  ditetapkan estimasi jumlah maksimum daerah otonomi provinsi  di Indonesia hingga tahun 2025 adalah sebanyak 44 Provinsi, dan jumlah  maksimum daerah otonomi kabupaten/kota adalah sebanyak 545 daerah. Hal itu berdasarkan pendekatan kombinasi yang rasional (dengan parameter geografis, demografis, dan kesisteman) dan realistis (dengan mempertimbangkan aspirasi yang sedang berkembang).

Dalam hal ini mengacu pada pendekatan realistis menunjukkan bahwa aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat untuk terbentuknya Provinsi Kotawaringin makin menguat. Begitu pula menyangkut pendekatan rasional, baik menyangkut parameter geografis, demografis maupun kesisteman, Provinsi Kotawaringin sangat layak untuk segera dibentuk. 

Penutup 

Provinsi Kalteng memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu mencapai 153.564,50 km2 dan menempati peringkat kedua sebagai provinsi paling luas di Indonesia, yaitu setelah Papua.  Provinsi Kalteng memiliki sumberdaya alam yang berlimpah, tentu perlu ditata lebih lanjut, sehingga bisa muncul menjadi kawasan yang terkelola secara efektif dan efisien.  

Selain ada rencana pembentukan Provinsi Kotawaringin, di Provinsi Kalteng pun muncul wacana pembentukan Provinsi Barito Raya, merupakan bagian timur Provinsi Kalteng yang meliputi Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan dan Barito Timur.

Penataan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi, antara lain ditujukan untuk : Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan           daerah; Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing  daerah; dan Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Sebagaimana dicantumkan dalam 31 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Otonomi diberikan kepada daerah dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui pemekaran daerah diharapkan terjadinya percepatan dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini yang menjadi indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah antara lain berupa kemandirian daerah. Faktanya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah masih relatif kecil; Sebagian besar daerah  masih bergantung pada Dana Transfer dari pemerintah pusat.

Hal ini  menjadi pekerjaan rumah yang paling menantang bagi sebagian besat daerah, termasuk daerah hasil pemekaran. Dengan sendirinya untuk setiap bakal calon daerah baru, termasuk Provinsi Kotawaringin, salah satu tantangan yang paling serius ialah menyangkut peluang kemandirian daerah.

 

Sebagai catatan :

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalteng Menurut Jenis Pendapatan tahun 2021 mencapai 5,200 triliun rupiah, meliputi :

• Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalteng tahun 2021 mencapai 1,852 triliun rupiah (meliputi Pajak Daerah, Retiribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah.
• Dana Perimbangan Provinsi Kalteng tahun 2021 mencapai 3,313 triliun rupiah (meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penyesuaian atau Dana Insentif Daerah, serta Bantuan Keuangan).
• Lain-lain Pendapatan yang Sah Provinsi Kalteng tahun 2021 mencapai 35,456 miliar rupiah (meliputi Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya).
  

Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Kalteng Menurut Jenis Belanja tahun 2021 mencapai 4,890 triliun rupiah (meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer). 

Sumber : Laporan APBD Provinsi Kalteng, Badan Pendapatan Daerah serta Badan Keuangan dan Aset Daerah

Transfer dari Pusat (APBN) ke Daerah meliputi transfer Dana Perimbangan serta transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian.

• Transfer Dana Perimbangan meliputi Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam, DAU dan DAK,
• Transfer Dana Otonomi Khusus meliputi Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, dan Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
• Transfer Dana Penyesuaian meliputi Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah dan P2D2.
  

 

 

Referensi:

Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2022. Dalam https://kalteng.bps.go.id/publication/

https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/09/04/percepatan-pembangunan-melalui-pemekaran-kalteng

https://sampit.prokal.co/read/news/33899-ini-yang-bikin-provinsi-kotawaringin-raya-belum-bisa-terbentuk.html 

https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/31828/pemekaran-provinsi-akan-percepat-pembangunan-infrastruktur

https://sampit.prokal.co/read/news/32027-gubernur-kalteng-tinjau-lokasi-wacana-ibukota-provinsi-kotawaringin.html 

https://www.inikalteng.com/ibu-kota-provinsi-pemekaran-kotawaringin-dinilai-lebih-cocok-di-kotim/

https://kumparan.com/infopbun/pemprov-kalteng-setujui-usulan-daerah-otonomi-baru-provinsi-kotawaringin-1wGr8g4H7ch/full

https://humabetang.com/berita/dprd-pemprov-kalteng-setuju-perda-pembentukan-dob-provinsi-kotawaringin

https://borneo24.com/kalteng/kotawaringin-barat/wacana-pemekaran-provinsi-kotawaringin-ini-tanggapan-bupati-kotawaringin-barat/

https://voiceborneo.com/2021/01/22/dilai-kotim-lebih-siap-jadi-provinsi-kotawaringin/

https://jakartamedia.co.id/pro-kontra-pemekaran-provinsi-kotawaringin-menjadi-perhatian-publik/

https://kaltengekspres.com/2020/07/pemekaran-kotawaringin-raya-perlu-adanya-kajian/

https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/07/rencana-pemekaran-provinsi-kotawaringin-bupati-seruyan-senang-ibu-kota-di-kecamatan-hanau

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mendorong-kemandirian-daerah-melalui-optimalisasi-pendapatan-asli-daerah/ 

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/14552511/kemendagri-belum-ada-rencana-pemekaran-daerah-baru-masih-moratorium

Rencana Pembentukan Provinsi Kapuas Raya Di Kalimantan Barat

Oleh : Atep Afia Hidayat - Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki luas wilayah 147.307 km2 atau sekitar 1,15 kali luas Pulau Jawa (128.297 km2). Di Pulau Jawa terdapat enam provinsi, tiga provinsi di  bagian barat (Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat); dua provinsi di bagian tengah (Jawa Tengah dan DI Yogyakarta), serta satu di bagian timur (Jawa Timur). 

Pada tahun 2021 jumlah penduduk Pulau Jawa mencapai 152,92 juta jiwa, sedangkan penduduk Kalbar 5,47 juta jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk Pulau Jawa sekitar 28 kali penduduk Kalbar.

Wacana Pembentukan Provinsi Ketapang atau Provinsi Tanjungpura (Pemekaran Daerah Kalimantan Barat)

Oleh : Atep Afia Hidayat - Saat ini Ketapang merupakan sebuah kabupaten dengan wilayah yang paling luas di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), yaitu mencapai 31.240,74 km2 (sekitar 21 persen dari luas Provinsi Kalbar). 

Kabupaten Ketapang memiliki wilayah yang lebih luas jika dibandingkan dengan 11 provinsi yang ada di Indonesia (Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, DKI Jakarta, Banten, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulaesi Barat dan Maluku Utara. 

 

Provinsi Ketapang atau Provinsi Tanjungpura

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji, mendorong dan berharap Kabupaten Ketapang bisa tumbuh dan berkembang menjadi provinsi baru, sebagaimana diberitakan Kalbar.inews.id, 30 Maret 2021.

Pencemaran Udara Perlu Terus Diawasi dan Dikendalikan

KangAtepAfia.com - Polusi udara dapat bersumber dari alam atau buatan manusia. Sumber utama pencemaran udara sebagai dampak dari kegiatan manusia antara lain industri, transportasi dan produksi listrik. Baik industri, transportasi dan produksi listrik kebanyakan tidak bersifat ramah terhadap lingkungan.